Perdebatan soal sertifikasi arsitek, kegunaan institusi profesi, komisi yang rendah, dan sulitnya mencari pekerjaan terus berulang di berbagai forum diskusi arsitektur. Namun, di balik semua itu, ada pertanyaan yang lebih dalam dan jarang dijawab dengan jujur: apakah arsitektur kita sedang dikendalikan oleh pengetahuan dan kepedulian, atau oleh ego?
Sebuah tulisan oleh Realrich Sjarief + Hanifah Sausan N.
Bergulirnya polemik soal siapa yang berhak disebut sebagai arsitek secara psikologis bisa dibaca sebagai mekanisme pertahanan yang lahir dari ketakutan dan rasa interior. Ia sering muncul sebagai gejala tekanan yang tidak terselesaikan dan kompetisi yang tak sehat. Serta sistem pendidikan yang secara tak sadar memupuk dominasi daripada kolaborasi. Perdebatan ini juga semakin menguat seiring dengan ketidakpastian ekonomi yang terjadi sekarang.

Tak hanya Indonesia, banyak negara berjuang dalam ekosistem arsitektur yang tidak ideal. Setelah menghabiskan waktu bertahun-tahun dan dana yang tidak sedikit untuk mempelajari arsitektur di kampus, lulusan justru dihadapkan pada realita dunia kerja dengan upah yang rendah. Jasa desain murah kian memperkeruh kompetisi pasar, ditambah serbuan arsitek asing. Sertifikasi, yang awalnya demi kapabilitas, kini terjebak jadi sarana ekonomi. Ironisnya, biaya sertifikasi yang mahal justru menambah dilema baru dalam berpraktik bagi para arsitek.

Sertifikasi sering jadi sarana politik untuk mengukuhkan posisi arsitek, bukan sekadar tukang gambar. Namun, arsitek rentan terjebak ego. Keluhan klien dan industri seringkali sama: sikap kebesaran diri, kurang empati, ingin dikagumi, serta cenderung arogan dan dominan. Fenomena starchitect memperparah ini: konsep arsitek sebagai figur heroik yang lahir dari modernisme awal abad ke-20 secara bertahap menekan identitas regional, kultural, dan historis, serta mengasingkan arsitektur dari konteks sosialnya yang lebih luas. Pendidikan arsitektur turut berperan: sistem studio yang mengagungkan satu figur “master” tak terbantahkan visinya secara tak sadar menanamkan benih narsisisme sejak dini, bukan sebagai pilihan, melainkan sebagai strategi bertahan dalam profesi yang sangat kompetitif.

Iklim yang sulit mendorong ekosistem ke mode survival. Mudah sekali terjebak dalam egoisme dan saling tuding soal hak mengerjakan proyek. Padahal, jauh lebih penting memikirkan bagaimana caranya agar kita semua bisa bertahan dan maju bersama.

Coba perhatikan arsitek-arsitek peraih Pritzker Prize, penghargaan tertinggi untuk karya arsitektur dunia. Hampir semua pernah berkarya lintas negara. Jika hanya arsitek berlisensi domestik yang boleh berpraktik, bagaimana mungkin karya-karya luar biasa tersebut bisa lahir?
Ada banyak hambatan bagi arsitek asing untuk berpraktik di suatu negara. Tentunya mereka perlu memahami seluk beluk regulasi yang berlaku di negara tersebut, dan ini tidak bisa dikuasai dalam waktu sekejap. Kompetensi tersebut juga perlu dibuktikan dengan mengantongi lisensi. Namun, tidak hanya birokrasi yang memakan waktu, biaya penyetaraan lisensi juga amat mahal. Saat saya bekerja di London, teman-teman saya dari berbagai negara harus mengeluarkan dana sekitar £3.000 untuk penyetaraan, atau sekitar 50 juta rupiah dalam standar kurs tahun 2007. Itu pun hanya berlaku untuk arsitek lulusan AS, Canada, Australia, dan New Zealand. Belum lagi ditambah syarat kualifikasi Architects Registration Board (ARB) Part 3 yang menghabiskan £3.000 lagi.

Di sini mekanisme kolaborasi antara desainer dan architect of the record menjadi strategis dan penting. Desainer bekerja pada wilayah konsep yang luas, lintas disiplin, mencakup interior, pencahayaan, lanskap, hingga tata kota. Sementara, architect of the record (AoR) bertanggung jawab pada legalitas: gambar izin, pertanggungjawaban hukum, dan kesesuaian dengan regulasi. Arsitek asing yang dipercaya visinya kemudian dikontrak sebagai desainer, lalu arsitek lokal bersertifikat yang menguasai konteks dan peraturan dikontrak sebagai architect of the record.

Rem Koolhaas misalnya, dengan studio OMA yang berbasis Belanda, mereka mengerjakan CCTV Headquarters di Beijing sebagai desainer dan bekerjasama dengan biro lokal ECADI sebagai AoR. Zaha Hadid Architects dengan lisensi di Inggris mengerjakan Dongdaemun Design Plaza di Seoul dan bermitra dengan studio Korea, Samoo Architects & Engineers. Tadao Ando Architect & Associates merancang Modern Art Museum of Fort Worth di Texas dengan kolaborasi bersama Kendall/Heaton Associates. — Jangan salah, biro-biro lokal yang menjadi AoR dalam ketiga kasus tersebut juga sudah mapan memiliki proyek-proyek penting di negaranya masing-masing.



Mekanisme ini tidak hanya terbatas pada kolaborasi internasional, tetapi juga bisa berjalan dalam skala nasional. Kasus Thomas Heatherwick di Inggris menggambarkan ini dengan baik. Ia tidak memiliki lisensi arsitek dan tidak pernah mengenyam pendidikan arsitektur formal. Meski pernah mempelajari desain 3D di Manchester Polytechnic dan desain furniture di Royal College of Art, dan sekalipun latar belakang pendidikan yang berbeda ini berkontribusi pada sentuhan desain arsitekturnya yang inovatif, Heatherwick tidak bisa disebut sebagai arsitek. Di Inggris, gelar “arsitek” dilindungi oleh hukum; seseorang hanya bisa menyebut dirinya arsitek bila terdaftar di Architects Registration Board (ARB) dan syaratnya harus pernah mendapat pendidikan arsitektur formal. Heatherwick sendiri mengaku pernah dihubungi petugas ARB karena orang lain menyebutnya “arsitek”. Namun, studionya tetap mengerjakan proyek berskala besar di seluruh dunia, dengan arsitek terdaftar yang mengurus aspek perizinan. Inilah contoh nyata pemisahan antara peran desainer visioner dan architect of the record yang berjalan berdampingan.




Jika Heatherwick menunjukkan bagaimana seorang desainer bisa berkarya tanpa lisensi arsitek formal, Norman Foster menunjukkan sisi yang berbeda dari spektrum yang sama. Foster menempuh pendidikan arsitektur di University of Manchester dan meraih gelar Master dari Yale University, ia adalah arsitek berlisensi penuh sekaligus desainer dengan visi yang melampaui batas disiplin. Bersama Foster and Partners, ia membangun beberapa karya paling ikonik abad ke-20 dan ke-21, dari Reichstag di Berlin, 30 St Mary Axe di London, hingga Apple Park di Cupertino.
Yang menarik dari praktik Foster bukan sekadar skala atau ikonisitasnya, melainkan bagaimana ia secara konsisten mengintegrasikan teknologi, struktur, dan estetika dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Foster dikenal sebagai pelopor arsitektur high-tech, sebuah pendekatan yang menjadikan sistem struktur dan mekanikal bukan sekadar infrastruktur tersembunyi melainkan elemen desain yang diekspos dan dirayakan.




Ia meraih Pritzker Architecture Prize pada 1999, penghargaan tertinggi dalam dunia arsitektur, dengan catatan juri bahwa Foster berhasil menyatukan fungsi, keindahan, dan tanggung jawab sosial dalam satu napas. Foster juga membuktikan bahwa memiliki lisensi arsitek dan menjadi desainer visioner bukan dua hal yang saling bertentangan. Keduanya bisa, dan dalam banyak kasus seharusnya, berjalan bersama.
Pemisahan antara peran desainer visioner dan Architect of Record (AoR), ketika diterapkan dengan bijak, justru membuka ruang bagi lebih banyak orang untuk berkontribusi pada arsitektur tanpa terjebak dalam hierarki lisensi yang kaku. Pada akhirnya lisensi merupakan kendaraan untuk melayani klien dalam hal legalitas. Perdebatan soal siapa yang “berhak” disebut arsitek menjadi kurang relevan ketika yang paling penting adalah kualitas pikiran dan komitmen nyata terhadap manusia yang akan menghuni karya tersebut. Saya (Realrich) sebagai arsitek utama di studio kami pun tidak merasa bisa mendesain lebih baik dari desainer manapun. Tentu di luar sana banyak arsitek hebat yang berkarya sesuai keunggulannya masing-masing—dengan atau tanpa lisensi.
Lantas, bagaimana kolaborasi ini bisa dikembangkan lebih lanjut di Indonesia? Ketika kita berbicara tentang Heatherwick dan Foster di London, ada godaan untuk melihat mereka sebagai standar universal yang harus dikejar. Padahal arsitektur selalu lahir dari tanah yang spesifik, dari iklim yang spesifik, dari tubuh manusia (fungsi) yang spesifik.
Abidin Kusno mengingatkan dalam Behind the Postcolonial (2000) bahwa perjalanan arsitektur Indonesia tidak bisa dibaca hanya melalui lensa Barat karena di sini arsitektur selalu bersinggungan dengan pertanyaan tentang identitas pascakolonial, tentang siapa yang berhak mendefinisikan keindahan, dan tentang siapa yang dilayani oleh sebuah bangunan.

Keresahan ini akan coba diurai dalam refleksi selanjutnya. Panjang umur Arsitektur Indonesia. Sampai jumpa~